indonesiainews.com
Samosir – Kamis 25 September 2025
Teka-teki hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Samosir terkait pemberhentian dr. Bilmar Delano Sidabutar kian memicu tanda tanya. Hingga kini, Dewan belum juga mengumumkan keputusan final, meski RDP digelar pada 22 September 2025 lalu.
Konfirmasi ini terungkap saat Sekretaris DPRD Samosir, Ricky Rumapea, dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (25/9/2025). “Kami pelajari dulu… karena semua masih berproses di Bapak/Ibu Dewan. Terimakasih,” ujarnya. Saat ditanya kembali apakah sudah ada kesimpulan akhir, Ricky menegaskan singkat, “Belum. Masih berproses.”
Jawaban normatif ini justru mempertegas ketidakjelasan sikap DPRD. Padahal, ada sejumlah poin krusial yang menuntut kejelasan publik. Pertama, dalam dokumen pemecatan disebut adanya tuduhan berunsur pidana terhadap dr. Bilmar, padahal faktanya ia tidak pernah dipidana. Kedua, isu pengangkatan aset puskesmas yang melibatkan empat nama—Ernawati Sihotang, Merry Banjarnahor, Wanton Tamba, dan Cristina Sihotang—belum jelas apakah sudah masuk ranah penegak hukum atau sekadar menjadi catatan internal.
Selain itu, alasan pemecatan juga dikaitkan dengan dugaan sewa-menyewa rumah dinas dokter. Tuduhan ini dimentahkan oleh Johanes Siahaan yang menegaskan tidak pernah ada praktik semacam itu. Kontradiksi informasi ini memperburuk kesan bahwa kasus dr. Bilmar penuh dengan keganjilan.
RDP yang dipimpin Noni Situmorang dari Fraksi PKB semestinya menjadi forum klarifikasi terbuka. Namun hingga kini publik hanya mendapat jawaban “masih berproses”. Keterlambatan mengumumkan hasil rapat membuat masyarakat bertanya-tanya: apakah DPRD sengaja menahan informasi atau belum berani mengambil sikap?
Lima media—ribaknews.id, beritajelajahindonesia.news, mediametrotapraya.news, indonesiainews.com, dan investigasifakta.news—telah resmi meminta konfirmasi dengan batas waktu jawaban sebelum pukul 00.00 WIB. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sebagai pilar demokrasi, DPRD dituntut transparan agar tidak menambah spekulasi di tengah publik.
Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Samosir masih bungkam soal kesimpulan resmi hasil RDP. Publik menunggu jawaban yang tegas, bukan sekadar alasan “masih berproses”.
